jurnal pemerintahan desa. ISSN 2722-9475 (Cetak) Jurnal Inovasi Penelitian ISSN 2722-9467 (Online) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TIRTAWANGUNAN KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN. jurnal pemerintahan desa

terhadap kinerja pemerintahan desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) Ombi Romli Elly Nurlia Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mathla’ul Anwar Email: ombi. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fisip UNMUL, 3 (3), hal. 1, Juni 2021: 67-79 p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X DOI: 10. 4 Oktober - Desember 2015 449 PROFIL DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI: STUDI EVALUASI TENTANG PENYEDIAAN. 7. mengetahui tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo Ahmad Sufaidi1, Galang Geraldy2, Rizca Yunike Putri3 1,2,3Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 3rizcaputri. PDF | On Nov 27, 2019, Adam Latif and others published Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan | Find, read and cite all the research you need on. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan yang ada di desa perbatasan termasuk di desa. id, Diunduh 12 Desember 2016. 9 NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 126 Ayat (3) bahwa “Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud. Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas. 2 Sarif, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke -49 No. Artikel ini merupakan hasil penelitian dan monitoring yang dilakukan di desa-desa di Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Kesenjangan SDM itulah yang selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia guna memakmurkan negara ini, karena desa sebagai tumpuan atau garda terdepan dan merupakan harapan keberhasilan dalam segala urusan dan segenap unsur yang berada diatasnya. Jurnal Sosial Politik Humaniora, Aristo Umpo /02/Vol. 6 Tahun 2014 tentang desa, maka setiap. Imron, I. 667. J. Phahlevy, Rifqi Ridlo. Volume 13 Nomor 26 . Lihat Jurnal Terbitan Terkini Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Merupakan publikasi akademis yang digunakan untuk. Harilama. Tinjauan Umum Tentang Desa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. Secsio Jimec Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara,. 61. 32/ 2004 juncto UU No. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan di tingkat Provinsi hingga Desa. Isu-isu tentang otonomi daerah, khususnya desa dan. 2 111 PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DALAM. Pemerintah Desa pada dasarnya adalah organisasi pelayanan yang melaksanakan fungsi primer pelayanan kepada masyarakat (Wasistiono, 2006:23). Pendapatan Asli Desa Jambu No. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Misalnya dalam hal kewenangan. 32/2004 pasal 200 ayat (1), pemerintahan desa dibentuk dalam lingkup pemda kabupaten/ kota. Kondisi objektif tersebut sebenarnya tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada tanggung jawab pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Adisasmita, Rahardjo. Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut : 1. Hum. Pemerintah desa menjadi pengelola keuangan desa dan program pembangunan. PENDAHULUANJurnal MODERAT, Volume 4, Nomor 4, November 2018, hlm 25-33 ISSN: 2442-3777 (cetak). 1 MARET. v9i1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengeloaan dana desa antara lain menyampaikan. Dalam praktik/penerapannya di Desa. 1. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. Daya Tanggap 3. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa is officially registered in the Centre for Data and Scientific Documentation (PDDI), Indonesia Institute of Science with ISSN Number 2721-3749 (online). 2 Pasal 1 Undang-Undang No. 4 No. PEMERINTAHAN DESA-BIROKRASI DENGAN DESA-ADAT DI . Untuk menjawab pertanyaan PDF | Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan. Masyarakat desa memiliki perkumpulan berdasarkan suatu wilayah yang disebut pemerintahan desa. Tim penyusun STPDN Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam bukunya tentang Sistem Pemerintahan Desa Adat menjelaskan bahwa Desa berasal dari kata dusun atau disebut “Desi” yang. 19590703 198903 1 002 . 4, 2021, 372 – 384 P-ISSN: 1858-3903 and E-ISSN: 2597. 19). 25/01/2022. Hal ini guna memperjelas fungsi dan wewenang desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa yang merupakan subyek. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 295-299. Agustus 2017 . Nurcholis, H. 2 Desember 2021 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Dewi Sarah Simbolon dkk. (2019). jalinan antar sistem-sistem pemerintahan desa dan berbagai struktur pemerintahan lain di atasnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terpenting adalah bagaimana. 863 desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan, sekitar 70% di antaranya hidup dan memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Demikian pula dikaji bahan hukum. v47i1. 11 Bila melihat dalam konteks konsep desa. Sekretaris Desa Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, 4 Suharsono, Perbandingan Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa: Studi Kasus Desa Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Jurnal Politik Muda, Vol. 2 (Juni 2018) e-issn: 2620-6099, p-issn: 2620-7680 AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 16 kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilbelanja Modal Desa digunakan untuk Belanja Pemerintah Desa, Belanja Tak Terduga, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembangun Desa. (2017, Februari 03). Namun kenyataannya pemerintah masih belum efektif dalam menggunakan dana penanganan COVID-19 (Gumelar, 2020), dan masih terdapat berbagai permasalahan seperti perencanaan program dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan desa oleh. , 2010, Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web, Jurnal Teknologi Informasi Volume 6 Nomor 1 Hidayati, Nur, 2016, E-government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus tentang Faktor-faktor Penghambat Inovasi Layanan E-samsat Jawa Timur di Kabupaten Gresik),. Kondisi Desa Candimas masih memerlukan perbaikkan infrastruktur guna memperlancar akses dalam bidang sosial dan ekonomi. 1. Jurnal Teknologi Informasi, 6(1), 9-21. Lapian3 Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan 1Mahasiswa Program. P-ISSN: 2549-0915. 2 Pemerintah Desa Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dusun atau kapunduhan. Indonesia bisa dikatakan makmur jika desa ikut makmur. Politik, 1 (2): 98-111. 1, 75-98, 2019 TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN. Nirwana 2015. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Kushandajani Abstract The existence of Law No. Menjelaskan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. "Masyarakat Desa. Undang. E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 14(1), 174-180. tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32. (2017). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan. 7 Dalampelaksanaannya, Pemerintahan desa dimungkinkan Kepala Desa68| JPPE (Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi) Vol. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. com Abstrak Penelitian ini berujuan untuk mengkaji. S. Penyelenggaraan PemerintahanIMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI. Â Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2023): February 2023 138-150. Jakarta: PT. Kabupaten Gorontalo, 2) Faktor-faktor yang dihadapi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, 3) Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. pemerintah desa untuk mengelola implementasi di tingkat lokal, kemauan untuk mengoptimalkan . 6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Perspektif Ke-Indonesiaan, Jurnal Hukum Unisma, Februari. (2012). 161–175. LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL. 21~28 -ISSN: 2723 455X. , 2019). 2013. 2016. Jurnal ini adalah wahana pendorong perkembangan ilmu politik dan pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru,. Indonesian Journal Publisher Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 3, No 1. Landasan hukum yang kuat di dalam menilai Pemerintahan Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam wujud kewenangan tersebut termasuk dalam prospektif Undang-Undang No. Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Masyarakat Pelaku Ekonomi. ;Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. H. Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyeleng-garaan pemerintahan desa. 9: a. NIP. Jurnal Transformative, Vol. AbstractpISSN 1693-3699 Jurnal Komunikasi Pembangunan eISSN 2442-4102 Juli 2017, Volume 15, No. ABSTRAK Secara umum terlihat bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintah desa. 1, No. 100. Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. 5/ No. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah dan I atau wakil kepala daerah anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat. menurut klasifikasi pemerintah sebanyak 70,390 desa. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. Keduanya mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). 2. Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang tepat untuk diterapkan di. 7 Peneliti menemukan bahwa tata kelola Pemerintahan di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Djaenuri, Aries, 2014. E. Tugas pokokpemerintahan di Desa Tambiski Nauli, hal ini ditandai beberapa hal: 1. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya era pemerintahan daerah yang sentralistik di bawah UU No. pengawasan pemerintahan desa kepada pemerintahan daerah. Dampak ketiadaan administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar menurut Muammar, 2021 ialah data asset dan Jurnal Inovasi Penelitian ISSN 2722-9475 (Cetak) ISSN 2722-9467 (Online) HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan. Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (BPMPDK) PROVINSI SULAWESI SELATAN Sitti Nurmasita Achsin1, Hafied Cangara2, Andi. (3) Hambatan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di desa Potanga, yaitu hambatan. AbstrakKecamatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengalami hambatan. tentang Pemerintahan Desa. Pengertian desa dalam UU No. umumnya penyelenggaraan pemerintahan desa masih terkendala banyak hal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, serta sumber pembiayaan. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa. 300. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No 1 2018, 1-9. Full-text available. (2016). Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS) Vol. ac. kedudukan desa semakin mandiri dan leluasa atau tidak. 1 (2018): 24-42. Penyelenggaran Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan dalam UU No. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dilihat dari Pemerintah Desa yang telah melakuakan pendataan langsung kepada masyarakat dengan pembaharuan. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES). Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh Moderat :Â Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2023): February 2023 179-190 2023 DOI: 10. Besarnya keterkaitan hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa ini menunjukkan bahwa desa berada didalam wilayah 8 2OHK %DJLU 0DQDQ GLPDNQDLQD SHQJDZDVDQ VHEDJDL EDQGXO ‡LNDWDQ NHZHQD QJDQ· desentralisasi dalam Negara. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019 327 STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA RAJADESA KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS Oleh : Syahrul Efendi [email protected] penelitian ini ialah melihat bagaimanaperan Pemerintah Desa. W. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. D Mahfud. 6/2014 dalam sistem administrasi publik Negara Kesatuan Republik Indonesia: sebagai local state government, local self government, agent of government, nongovernment organizaiton, atau community. Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri”, Jurnal Politik Muda, Vol. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). melalui kelompok usaha bersama (Studi pada . Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desam; b. 1, Maret 2020 LPPM STIA Said Perintah stia-saidperintah. Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyeleng-garaan pemerintahan desa. penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. , M. SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2021 346 PERAN KECAMATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA STUDY KASUS KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK 2020 Oleh : Dimas Rahmatullah1, Muhammad Zaini2CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 Vol. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha. Malahika, J. Abstrak: Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Kondisi seperti ini akan kondusif bagi pengendalian proses. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 Edisi September 68 KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKAT DI DESA PINAPALANGKOW KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Elfie Mingkid, Stefi H. Hum. 2875 Accred : Sinta 4. fisip@uwks. UU tersebut menandakan babak baru bagi kebijakan desentralisasi yang ditujukan kepada desa dan masyarakatnya. 111.